Kurang kabinet merah putih tidak jelas program kerja, sehingga propinsi Papua Barat kurang sandang dan pangan.

Jakarta, indonesiapos.net.

Rakyat lndonesia menanti terobosan keterpurukan ekonomi bangsa pasca perang dingin globalisasi dunia ,USA, RUSIA dan CHINA, RRC, sabtu (09/08) Jakarta.

Kurang kabinet merah putih tidak jelas program kerja, sehingga propinsi Papua Barat kurang sandang dan pangan.

Program kerjanya masih banyak penindas rakyat miskin.

Tidak ada rencana kerja yang mengarah pada perekonomian rakyat.

Program penindas rakyat, seperti Pajak sampai 250% pajak Bumi dan pajak PPN 12%.

“Kita bangsa yang tidak idiot, Kami bangsa yang sedang terpuruk ekonominya, bahkan Ekonomi Papua Barat, Papua jaya kini di landa krisis makan dan minum”, katanya Rusman Pinem dan Agip Supendi.SH. aktivis .

Menurut dia, Sebagai berjuang warga negara yang tidak stupid end idiot, kami mencoba memahami :Apakah itu Paradoks Danantara ..!!??

Suatu mekanisme terobosan Presiden H.Prabowo Subiabto mengatasi era keterpurukan bangsa ini, membentuk badan baru pemerintah pusat yang menurut Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai kunci kemakmuran bangsa masa depan negeri ini.

Sebagai anak bangsa , kami menelusuri bahan-bahan untuk memahami “mahluk apa gerangan paradoks Danantara ini” dan apakah klaim Presiden Prabowo itu kredibel,

Sahih atau cuma omon-omon. Saya ingin berbagi dengan bangsa ini keterpurukan negeri ini , dan bagi kita yang merasa bangsa pejuang tidak pasrah danb bisa meluruskan serta mengoreksi pemahaman paradoks Danantara ini:

“Jika Papua Barat dan Papua Jaya tidak secepatnya di tangani tentang didukung infrastruktur pertanian dan perkebunan, hal ini bisa daerah akan ketertinggal 25 tahun akan datang”, tuturnya Agip Supendi. SH.

Kata Agip, Kedua Propinsi Papua Barat dan Papua Jaya akan krisis sandang dan pangan.

Pihak Presiden RI alokasi pertanian tahun ini setidaknya, agar alokasihkan APBN untuk meningkatkan ekonomi dan industri.

Kedua Propinsi di Papua Barat dan Papua Jaya, minimnya infrastruktur pertanian kurang memadai.

(dr. Bernard)