SPMB SMA/SMK di Banten Diduga Tidak Transparan, Orang Tua Siswa Kecewa.

Kota Tangerang – indonesiapos.net

Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten tahun 2025 menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan sistem yang dinilai tidak transparan dan terindikasi terjadi permainan di balik layar.

Salah satu keluhan utama datang dari calon siswa yang tidak dapat melihat nama-nama pendaftar lain selama masa pendaftaran. Dalam sistem yang digunakan.

Calon siswa hanya bisa memasukkan nama pribadi dan langsung mendapatkan status “diterima sementara” atau “tidak diterima”.

Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa sistem SPMB di Banten dikendalikan secara tertutup tanpa mekanisme keterbukaan informasi.

“Bagaimana kami bisa tahu prosesnya berjalan jujur kalau tidak ada transparansi data peserta?.

Ini membuka ruang kecurigaan adanya permainan oleh oknum tertentu,” ujar seorang wali murid berinisial R, yang kecewa berat karena anaknya tiba-tiba dinyatakan tidak diterima meskipun sebelumnya sudah dinyatakan lolos verifikasi.

Lebih jauh, R menyebutkan bahwa saat proses verifikasi ditutup pada 25 Juni 2025, anaknya masih dinyatakan diterima.

Bahkan saat situs resmi SPMB Banten diakses kembali pada 30 Juni pukul 13.00 WIB, status penerimaan anaknya masih “diterima”.

Namun ketika sekolah tujuan mengumumkan hasil akhir, status berubah menjadi “tidak diterima”.

“Ini jelas ada yang janggal. Kami menduga kuat setelah verifikasi ditutup, masih ada intervensi atau permainan sistem yang dilakukan oleh oknum tertentu, karena sistem dikendalikan oleh operator,” ujarnya.

Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa ada permainan di kalangan elit pemerintahan daerah, khususnya dalam proses penerimaan siswa baru yang seharusnya bersih dan adil.

Pernyataan Gubernur Banten, Andra Soni, yang sebelumnya menjanjikan proses penerimaan yang transparan dan akuntabel, dinilai tidak didukung langkah konkret.

Kurangnya keterbukaan justru memperbesar spekulasi negatif di masyarakat.

“Mestinya Gubernur Banten bertanggung jawab penuh terhadap kekacauan ini.

Bila terbukti ada kepala sekolah atau operator yang bermain, harus ditindak tegas secara hukum,” tegas salah satu aktivis pendidikan di Banten.

Masyarakat berharap ada audit independen terhadap proses SPMB tahun ini, termasuk pemeriksaan terhadap operator dan sistem digital yang digunakan.

Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Banten akan terus menurun.

(HM-Red)